Jelang KTT ASEAN, Heru Budi Janji Perbaiki 14 Jalan Protokol di Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pihaknya akan jalankan perbaikan 14 jalur protokol di ibu kota terhadap th. ini. Program berikut termasuk ditunaikan demi menyongsong Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta terhadap September 2023 mendatang. Perbaikan 14 ruas jalur itu termasuk jadi perbaikan rutin. Apalagi, sesungguhnya pemerintah udah menyerahkan perawatan jalur skala nasional itu kepada Pemprov DKI.
“Semua jadi 14 jalur itu skala nasional di 2012 udah diserahkan Pemda DKI yang kami rawat khususnya KTT Asean,” ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/5/2023). Lebih lanjut, Heru menyebut, perbaikan udah ditunaikan terhadap lebih dari satu lokasi. Namun, ada termasuk pengerjaan yang tidak dapat ditunaikan langsung, yaitu di Jalan HR Rasuna Said lantaran menanti selesainya proyek Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek. “Cawang kan sudah. Ujung Jakarta termasuk (sudah), Rasuna Said nunggu LRT selesai,” jelasnya. Lebih lanjut, Heru termasuk udah meninjau segera perbaikan jalur menjelang KTT ASEAN, salah satunya di Jalan Ratu Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, terhadap Sabtu (6/5/2023).
“Perbaikan ini ditunaikan dalam rangka menyongsong KTT ASEAN. Pada bagian pertama, yaitu malam ini, ditunaikan dari Ratu Plaza hingga ke lampu merah BI. Kemudian, akan dilanjutkan minggu depan ke sejumlah ruas jalur yang lain,” katanya. Selain itu, perbaikan jalur akan ditunaikan Dinas Bina Marga DKI Jakarta terhadap ruas Jalan Gatot Subroto-MT Haryono. Hal ini termasuk sebagai tindak lanjut atas aduan warga terhadap suasana jalur di Jakarta untuk menopang mobilitas. Terlebih lagi, Heru termasuk udah terima beragam aduan rusaknya jalur dari penduduk di lebih dari satu lokasi. “Kami termasuk terima sejumlah pengaduan terhadap suasana jalan. Maka, Dinas Bina Marga th. ini melakukan perbaikan lebih dari satu ruas dan akan dilanjutkan hingga 2024,” katanya.
Jokowi: Jangan Sampai Jalur Logistik dan Jalan Produksi Rusak Parah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa perbaikan infrastruktur jalur yang tetap digenjot oleh pemerintah adalah sehingga jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Karena kata Jokowi, kalau jalur berikut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang terhadap akhirnya dapat memicu kenaikan inflasi. “Jangan hingga yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan ongkos logistik, menaikkan inflasi. Itu obyek kami melakukan perbaikan infrastruktur,” ujar Jokowi dalam keterangannya di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara yang dikutip Mamagini. Menurut bina marga dki dari BiroPersMedia dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (17/5/2023).
Untuk itu, Jokowi menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalur rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan segera ditunaikan oleh pemerintah. Kata Jokowi, perbaikan berikut tidak cuma untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau segera oleh Jokowi, tetapi termasuk jalur di Asahan. “Ya segera dikerjakan, nanti insyaallah bulan Juli udah jadi semuanya, dan tidak cuma di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan gara-gara identifikasi kami udah komplet,” imbuhnya. Selain di dua jalur tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu termasuk menyebut bahwa perbaikan akan ditunaikan di jalur lainnya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut).
“Tapi termasuk bukan cuma di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain termasuk seluruhnya akan kami cek satu per satu,” imbuh dia. Lebih jauh, Jokowi menyebut bahwa pemerintah udah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk perbaikan seluruh jalur di Provinsi Sumatra Utara. Jokowi pun mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap punyai tanggung jawab untuk melakukan perbaikan jalur yang jadi tanggung jawabnya.
“Ini kan kami menyita jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak punyai kekuatan sehingga lebih dari satu kami ambil, lebih dari satu tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota jadi tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini menghendaki membantu, mempercepat, melakukan perbaikan gara-gara keluhan masyarakat,” tandasnya.